Konawe Utara, Cermatnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang baru dilantik awal September lalu langsung bergerak cepat.

Dalam rapat paripurna perdana, dewan telah menetapkan pembentukan fraksi-fraksi sebagai langkah awal membenahi Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Menariknya, DPRD Konut periode ini tetap mempertahankan tiga fraksi, seperti periode sebelumnya. Namun, terdapat beberapa perubahan yang menyorot perhatian. Fraksi terbaru, Fraksi Merah Putih, kini muncul sebagai kekuatan baru yang terdiri dari gabungan lima partai besar, yakni Golkar, PAN, Nasdem, Gerindra, dan Demokrat.

Dengan kekuatan 8 legislator, fraksi yang diketuai Jalil dari Partai Nasdem ini berpotensi memainkan peran penting dalam dinamika politik Konut.

Selain Fraksi Merah Putih, fraksi lainnya tetap dengan komposisi yang hampir serupa. Fraksi PBB, yang diketuai Halim Alkaf, kembali terbentuk dengan anggota dari Partai Bulan Bintang (PBB), PKB, dan Hanura, dengan jumlah total 9 anggota.

Sementara itu, Fraksi PDIP, diketuai oleh Sahrudin, tetap berdiri sendiri meski dua anggota barunya menggantikan anggota lama yang tidak terpilih kembali.

Sekretaris DPRD, Suharto Kasim Panto, menyampaikan bahwa pembentukan fraksi ini merupakan langkah strategis untuk menyusun AKD ke depannya.

“Setelah tatib (tata tertib) dibahas, barulah proses AKD dimulai. Dewan saat ini terus berbenah agar semuanya segera terbentuk,” ujarnya, Sabtu (12/10/2024).

Tak hanya itu, Dewan juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) dengan ketua Rasmin Kamil dari PKB untuk membahas tata tertib. Pansus yang terdiri dari 10 orang ini bertugas memastikan aturan internal dewan berjalan efektif.

Menariknya, pembentukan fraksi-fraksi di DPRD ini sudah mulai memberikan gambaran tentang poros pro dan oposisi dalam pemerintahan Kabupaten Konawe Utara.

Jika merujuk pada periode sebelumnya, hubungan antara legislatif dan eksekutif sangat harmonis, yang berdampak pada kelancaran program pembangunan.

Dengan komposisi baru yang ada, DPRD Konut siap menjalankan peran strategis dalam menentukan arah kebijakan daerah di masa depan.