Jakarta, cermatnews.com – Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin, menghadiri rapat koordinasi tingkat Eselon 1 mengenai percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Konawe Utara bersama dengan Kemenko PMK, Kementerian PUPR, dan BNPB RI, Rabu (3/7/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Sorni Paskah Deeli, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dari Sekretariat Wakil Presiden, serta perwakilan dari Kementerian PUPR, Dirjen Bina Marga, Perumahan, dan Cipta Karya. Selain itu, Deputi Bidang Penanganan Darurat dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB turut serta melalui zoom meeting.

Dalam rakor tersebut, Bupati Ruksamin kembali menyoroti kejelasan terkait pembangunan sejumlah proyek penimbunan badan jalan yang mangkrak di wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan utama adalah peningkatan badan jalan di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, yang merupakan akses utama yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Hingga kini, proyek tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Ruksamin memaparkan salah satu faktor yang memperparah situasi banjir di Konawe Utara adalah proyek penimbunan badan jalan yang mangkrak. Hal ini menyebabkan antrian panjang kendaraan karena tidak bisa dilalui baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat akibat arus yang deras dan genangan air yang tinggi.

Bupati dua periode ini menegaskan pemerintah daerah selalu siap memberikan fasilitasi, baik itu pembebasan lahan maupun bantuan lainnya, demi mempercepat proses pengerjaan proyek tersebut. Ia juga memaparkan kondisi curah hujan yang cukup tinggi di Konawe Utara dan Sulawesi Tenggara secara umum, di mana BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 3-9 Mei 2024.

Banjir yang terjadi telah merusak fasilitas umum dan pertanian, serta mempengaruhi warga setempat. Sejumlah akses jalan terputus, membuat warga terisolir, termasuk akses Jembatan Gantung Desa Padalere Utama, Jalan Trans Sulawesi Ruas Jalan Sone Jaya Desa Polora Indah yang terendam banjir, dan akses jalan Desa Tambakua.

Untuk mengurangi dampak banjir tersebut, Ruksamin mengusulkan sejumlah kegiatan kepada pemerintah pusat dengan total anggaran senilai Rp 40 miliar. Anggaran ini meliputi pembangunan jalan senilai Rp 3,2 miliar, talud penahan tanah Rp 4,4 miliar, pembangunan Jembatan Desa Tambakua dan Padalere Utama, serta penyediaan air bersih di sejumlah titik hunian tetap.

“Semua upaya ini kami lakukan demi mempercepat pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Konawe Utara pascabencana,” ujar Ruksamin di akhir pemaparannya.

Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk percepatan pemulihan infrastruktur di Konawe Utara dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi bencana.