Kendari, Cermatnews.com – Suasana di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (31/07/2025), tampak berbeda dari biasanya. Para kepala daerah, pimpinan DPRD, hingga pejabat tinggi kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara berkumpul dalam satu agenda penting.

Kegiatan itu yakni Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Dari Kabupaten Konawe Utara, hadir langsung Bupati H. Ikbar, S.H., M.H didampingi Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten dan Kepala BAPPERIDA Konawe Utara.

Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa komitmen antikorupsi bukan sekadar wacana, melainkan langkah serius yang dijalankan bersama lintas sektor di daerah.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang didampingi oleh Wakil Gubernur Ir. Hugua, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI Agung Yudha Wibowo, serta Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala.

Sejumlah pejabat penting lainnya juga hadir, termasuk jajaran Forkopimda, bupati/wali kota, ketua DPRD, hingga para Sekda dan Inspektur dari seluruh wilayah Sultra.

Gubernur Andi Sumangerukka menekankan bahwa korupsi bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Ia menyebut korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang hanya bisa diberantas melalui kerja sama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

Ditempat yang sama Plt. Deputi KPK RI Agung Yudha Wibowo mengajak seluruh peserta rakor untuk membangun komunikasi dan sinergi antarlembaga secara lebih intensif. Ia memberikan ilustrasi menarik bahwa KPK dan aparat penegak hukum ibarat “dokter” yang hanya memberi resep, namun keberhasilan pencegahan tetap bergantung pada pengelolaan internal yang baik di masing-masing daerah.

Agung juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak, khususnya di Sultra yang dikenal kaya akan potensi tambang dan hasil bumi lainnya. “Jangan sampai kekayaan alam menjadi musibah. Potensi ini harus dikelola agar menjadi berkah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi oleh Gubernur Sultra, para bupati/wali kota, dan ketua DPRD se-Sulawesi Tenggara. Momen tersebut menjadi simbol penguatan integritas dan keseriusan semua pihak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, melalui keikutsertaan aktif dalam kegiatan ini, kembali menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, demi mewujudkan daerah yang maju dan masyarakat yang sejahtera. (Red)