Kendari, Cermatnews.com – Sorotan tajam kembali mengarah pada Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan, Ridwan Badallah. Kali ini, desakan tegas datang dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Tenggara, yang meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto untuk segera mencopot Ridwan dari jabatannya.

Koordinator Presidium KAHMI Sultra, Muh. Endang, menyampaikan bahwa desakan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, Ridwan menunjukkan perilaku arogan yang tidak pantas bagi seorang pemimpin daerah, apalagi setelah dugaan tindakannya terhadap seorang mahasiswa asal Konawe yang tengah menempuh pendidikan di Jakarta.

“Ia seharusnya sebagai pejabat publik bersikap terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat, bukan justru menggunakan cara-cara otoriter yang mencederai nilai demokrasi,” tegas Endang, Senin (13/1/2025).

Endang menyoroti bahwa perilaku Ridwan Badallah yang dinilai arogan ini bukanlah kali pertama terjadi. Selama menjabat sebagai Pj Bupati Buton Selatan, sejumlah kebijakan dan tindakannya menuai kontroversi.

“Ridwan pernah mencabut KTP seorang warga yang mengadukan nasibnya, melarang pembangunan di tanah pribadi di kawasan APL, hingga melakukan mutasi pejabat eselon yang akhirnya dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Endang.

Pernyataan Endang mencerminkan kekecewaan mendalam atas tindakan yang disebutnya sebagai penyalahgunaan wewenang. Bahkan, Endang tak segan melontarkan kritik pedas, menyamakan gaya kepemimpinan Ridwan dengan pemimpin otoriter Korea Utara.

“Dia luar biasa. Sudah seperti Kim Jong Un, mencabut hak kependudukan warganya sesuka hati,” ujar Endang dengan nada geram.

Tak hanya sebagai Pj Bupati, kinerja Ridwan saat menjabat Kepala Dinas Kominfo Sultra juga kerap menuai sorotan. Ia terlibat perseteruan dengan wartawan, bersengketa dengan pejabat eselon II, hingga sempat dilaporkan ke polisi. Bahkan, Ridwan sempat menjadi perbincangan publik setelah videonya viral saat ditegur oleh Pj Gubernur Sultra karena dianggap menyela pembicaraan dalam forum resmi.

Dengan sederet rekam jejak kontroversi Ridwan Badallah, maka KAHMI Sultra menilai bahwa masyarakat Buton Selatan membutuhkan sosok pemimpin yang berintegritas, mampu menjalankan pemerintahan secara adil, dan terbuka terhadap kritik. Endang menegaskan bahwa Ridwan Badallah tidak mencerminkan karakter tersebut.

“Masyarakat Buton Selatan membutuhkan pemimpin yang membawa solusi, bukan yang menambah beban dengan kontroversi dan sikap otoriter,” kata Endang.

KAHMI Sultra pun meminta Mendagri Tito Karnavian untuk segera mengambil langkah tegas. Menurut mereka, jika situasi ini terus dibiarkan, bukan hanya pemerintahan di Buton Selatan yang terganggu, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik juga semakin terkikis.

Desakan yang disuarakan KAHMI Sultra ini menjadi cerminan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, KAHMI berharap pemerintah pusat dan provinsi mendengar aspirasi ini demi kebaikan bersama.

“Langkah tegas sangat diperlukan untuk menjaga wibawa pemerintah dan memastikan masyarakat mendapatkan pemimpin yang layak,” pungkas Endang.

Penulis: Harpan Pajar
Editor: Moken